naker.dpnewsindonesia.com || Riyadh - Nasib pilu kembali menimpa para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Posko Pengaduan Dpnews Indonesia yang kini telah terintegrasi dengan Sekretariat Bersama Tindak Pidana Perdagangan Orang (Sekber TPPO) RI menerima rekaman video pengaduan dari sejumlah PMI yang tertahan di Syarekah Efadah, Riyadh, Arab Saudi, pada awal November 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun, para PMI yang menyampaikan aduan tersebut di antaranya Santi Apriyanti asal Kabupaten Bogor, Tati Sain Kosan asal Karawang, Uswatun Hasana asal Serang, Rahmawati asal Kabupaten Polewali Mandar, Sophia asal Kabupaten Sukabumi, serta Mery Yuanti asal Kabupaten Palembang.
Dalam rekaman tersebut, terungkap kondisi memprihatinkan yang harus dijalani para pahlawan devisa tersebut. Mereka dipaksa bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan biaya pribadi. Bagi PMI yang jatuh sakit, mereka harus menanggung biaya pengobatan sendiri tanpa jaminan dari pihak Syarekah. Tidak sedikit di antara mereka yang terpaksa bertahan tanpa pengobatan dan hanya mengandalkan belas kasihan sesama PMI di penampungan yang masih memiliki bekal atau penghasilan.
Kondisi tersebut diperparah oleh tindakan pihak penampungan yang dinilai tidak manusiawi. PMI yang sedang sakit dilaporkan tetap dipaksa untuk terus bekerja. Selain itu, para pekerja juga dihadapkan pada ketidakjelasan kontrak kerja. PMI yang telah menyelesaikan masa kontrak 2 tahun pun mengalami kesulitan berat untuk dapat pulang ke Tanah Air.
Padahal, para PMI mengaku telah melaporkan permasalahan ini ke pihak Kantor Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara penempatan, namun hingga kini belum membuahkan hasil nyata.
Perwakilan Posko Pengaduan Dpnews Indonesia, Doel, mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dan bertindak cepat menangani aduan darurat ini. Ia menegaskan bahwa para PMI tersebut diduga kuat merupakan korban TPPO dengan modus perekrutan tenaga kerja.
"Kami berharap ada keseriusan khusus dan respon cepat dari pemerintah untuk menyelamatkan para PMI di negara penempatan. Selain itu, kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas para pelaku perekrutan di dalam negeri agar bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku, baik UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia maupun UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO," tegas Doel.
Hingga berita ini diturunkan, pihak agency di Arab Saudi belum memberikan klarifikasi resmi terkait kondisi para pekerja tersebut. Sementara itu, pihak-pihak di dalam negeri yang terlibat dalam proses pemberangkatan para PMI memilih untuk bungkam.
Tim Red_
