naker.dpnewsindonesia.com || Jakarta - Nasib memilukan kembali dialami sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga berangkat secara nonprosedural ke Arab Saudi. Hingga Kamis (20/8/2026), posko pengaduan di Jawa Barat masih menerima laporan mengenai dugaan kekerasan, eksploitasi, serta pelanggaran hak terhadap PMI yang disebut terjebak dalam jaringan pengerahan tenaga kerja berkedok Syarekah.
Para PMI tersebut diduga diberangkatkan secara diam-diam melalui sejumlah bandara internasional di wilayah Jawa dan Bali. Setelah tiba di negara penempatan, sebagian pekerja mengaku mengalami berbagai bentuk intimidasi dan dugaan pelanggaran hak, mulai dari pengurungan, pembatasan komunikasi, perampasan hak, hingga dugaan kekerasan fisik dan pelecehan seksual.
Dalam sejumlah laporan, PMI yang mengalami kondisi kesehatan buruk atau tidak lagi mampu bekerja disebut justru mendapatkan tekanan untuk tetap bekerja. Bahkan, mereka yang meminta dipulangkan diduga dibebani tuntutan ganti rugi hingga puluhan juta rupiah.
Diduga Menggunakan Modus Visa Kerja
Modus pemberangkatan tersebut diduga menggunakan visa kerja dengan masa berlaku 90 hari yang disebut-sebut sebagai jalur legal. Para pekerja juga dikabarkan diberikan iqomah atau izin tinggal sebagai bagian dari kelengkapan administrasi.
Namun, dalam praktiknya, para PMI diduga menghadapi kondisi yang berbeda dari informasi yang mereka terima sebelum keberangkatan. Minimnya pemahaman mengenai bahasa, aturan, serta tata cara kerja di negara penempatan membuat sebagian pekerja berada dalam posisi rentan.
Ketika tidak mampu memenuhi tuntutan pekerjaan, para PMI diduga diisolasi di sebuah ruangan dan akses komunikasinya dibatasi. Tekanan verbal maupun fisik juga disebut digunakan untuk memaksa pekerja tetap menjalankan pekerjaan meski dalam kondisi sakit.
Situasi tersebut disebut telah berdampak terhadap kondisi psikologis sejumlah PMI. Mereka dilaporkan mengalami tekanan mental, kehilangan semangat, hingga berulang kali berupaya meminta pertolongan agar dapat kembali ke Indonesia.
Relawan Desak Pemerintah Lakukan Investigasi
Menyikapi banyaknya laporan tersebut, gabungan relawan dan aktivis perlindungan PMI mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengungkap dugaan praktik eksploitasi dan pemberangkatan nonprosedural tersebut.
Sejumlah tuntutan yang disampaikan antara lain:
- Evaluasi perusahaan penempatan dan pihak terkait, termasuk menelusuri operasional Syarekah yang diduga terlibat dalam proses penempatan PMI di Arab Saudi.
- Memperketat pengawasan dokumen, terutama penerbitan visa, kelengkapan administrasi, serta prosedur keberangkatan PMI melalui pintu keluar internasional.
- Melakukan audit dan investigasi internal, termasuk mengusut dugaan adanya oknum yang membantu meloloskan keberangkatan PMI secara nonprosedural.
- Memberikan perlindungan dan pemulangan bagi PMI yang menjadi korban, terutama mereka yang mengalami kekerasan, sakit, atau kondisi yang mengancam keselamatan.
Maraknya laporan tersebut menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan dugaan perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja. Pemerintah dinilai perlu memastikan seluruh proses perekrutan, penempatan, dan perlindungan PMI berjalan sesuai ketentuan hukum.
Penanganan kasus ini juga perlu mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Penegakan hukum yang tegas, disertai pengawasan menyeluruh sejak proses perekrutan hingga kepulangan, dinilai penting untuk memutus mata rantai pemberangkatan nonprosedural dan mencegah PMI menjadi korban eksploitasi di negara penempatan.
Tim Red_
