MIO Indonesia Sukabumi Raya bersama Disnakertrans
naker.dpnewsindonesia.com || Sukabumi – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Media Independen Online (MIO) Indonesia Sukabumi Raya menggelar audiensi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi pada Senin (25/05/2026). Bertempat di ruang rapat Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, pertemuan tersebut berlangsung hangat dan produktif sebagai momentum memperkuat kolaborasi dalam mengawal isu ketenagakerjaan serta mendorong keterbukaan informasi publik.
Kepala Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Sigit Widarmadi, A.Md., S.E., menyambut langsung kehadiran jajaran pengurus DPC MIO Sukabumi Raya yang dipimpin oleh sang Ketua, Purwanto. Turut mendampingi dalam audiensi tersebut Sekretaris Dinas, Suhendar T., beserta seluruh jajaran Kepala Bidang guna membedah berbagai isu krusial (current issues) sekaligus merumuskan langkah taktis kemajuan iklim kerja di Sukabumi.
Sigit Widarmadi menekankan bahwa urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Sukabumi tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendirian. Ia memandang media memiliki peran krusial sebagai penyambung lidah sekaligus kontrol sosial.
"Kami menyambut baik kehadiran MIO Indonesia Sukabumi Raya di bawah kepemimpinan Pak Purwanto. Isu ketenagakerjaan ini sangat dinamistis. Solusi utama dari kami adalah transparansi dan digitalisasi pelayanan. Rekan-rekan media adalah mitra strategis untuk mengedukasi publik agar tidak ada lagi ruang bagi mis informasi yang merugikan pencari kerja kita," tegas Sigit.
Menambahkan pemaparan Kepala Dinas, Sekretaris Disnakertrans, Suhendar T., menyoroti pentingnya kesiapan manajerial dan reformasi birokrasi internal dalam mengimbangi program strategis yang dicanangkan. Menurutnya, akuntabilitas pelayanan publik menjadi kunci utama kepercayaan masyarakat.
"Dari sisi kesekretariatan, kami berkomitmen memastikan seluruh instrumen pendukung pelayanan berjalan optimal, responsif, dan akuntabel. Kami melakukan pembenahan tata kelola data internal agar sinkronisasi program pelayanan kartu kuning, pengaduan industrial, hingga pelatihan kerja dapat diakses cepat oleh publik tanpa hambatan birokrasi," jelas Suhendar.
Berantas Pungli dan Optimalkan Layanan Digital
Menyikapi isu miring seputar praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen perusahaan, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Endang Sopyan, S.IP., memberikan pernyataan tegas. Ia menyatakan pungli masuk kerja adalah parasit yang merusak ekosistem ketenagakerjaan dan membebani masyarakat kecil.
Sebagai langkah konkret, Disnakertrans fokus pada optimalisasi aplikasi layanan pencari kerja melalui sistem kartu kuning online (AK-1) yang terintegrasi. Sistem ini menghubungkan pencari kerja langsung dengan perusahaan tanpa perantara calo. Selain itu, diterapkan pula kewajiban penandatanganan pakta integritas dengan perusahaan mitra untuk menjamin rekrutmen gratis, serta penyediaan kanal pengaduan khusus yang aman bagi masyarakat.
Kepastian Hukum PKWT dan Jaminan Sosial Pekerja
Isu kontrak kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sering memicu dinamika antara buruh dan manajemen dijawab langsung oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial, Tedi Kuswandi.
"Hubungan industrial yang harmonis hanya bisa tercipta jika ada kepastian hukum dan transparansi hak-hak kewajiban. Alur SOP pencatatan PKWT harus ditaati agar tidak ada celah eksploitasi di kemudian hari," kata Tedi.
Langkah solutif yang ditempuh adalah lewat digitalisasi pencatatan PKWT untuk mempercepat verifikasi kontrak. Disnakertrans juga intensif menggelar bimbingan teknis mengenai hak normatif pekerja kontrak, termasuk uang kompensasi, serta membuka ruang mediasi preventif guna meredam potensi konflik.
Edukasi BPJS Ketenagakerjaan: Jaminan Sosial sebagai Hak Mutlak
Terkait jaminan sosial, pihak Disnakertrans menegaskan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) adalah hak normatif pekerja yang tidak boleh ditawar. Perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan jaminan hari tua merupakan fondasi utama kesejahteraan buruh di Sukabumi.
Solusi nyata yang terus berjalan adalah penerapan sistem satu atap yang menyelaraskan data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan dengan kepesertaan BPJS secara berkala. Bagi perusahaan yang membandel atau menunggak, disiapkan sanksi administratif berjenjang. Di sisi lain, perluasan edukasi juga menyasar sektor informal seperti petani dan pelaku UMKM agar mereka turut terlindungi oleh jaminan sosial.
Benteng Pertahanan TPPO: Komentar dan Solusi Kabid Transmigrasi
Sebagai salah satu wilayah kantong pekerja migran, pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mendapat perhatian khusus dari Kepala Bidang Transmigrasi, Benny Irawan, SE.
"Banyak warga kita yang terjebak TPPO karena kurangnya informasi dan tergiur proses instan dari calo ilegal. Solusinya adalah memperkuat edukasi dari level desa dan memastikan jalur transmigrasi maupun penempatan luar negeri berjalan resmi," tutur Benny Irawan.
Solusi komprehensif yang digulirkan meliputi pembentukan Desa Peduli Pekerja Migran (Desbumi) sebagai basis deteksi dini terhadap agen nakal langsung di tingkat desa. Pihak dinas juga gencar mensosialisasikan jalur prosedural yang aman berkolaborasi dengan BP3MI, di samping terus memperkuat penegakan hukum bersama Satgas TPPO untuk menindak tegas sindikat penyalur tenaga kerja ilegal.
Solusi Mengatasi Pengangguran: Komentar dan Solusi Kabid Bina Pelatihan Kerja
Strategi utama pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran diurai secara optimis oleh Kepala Bidang Bina Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Rista Januarsyah, S.IP, M.Si.
"Tantangan terbesar kita adalah kesenjangan keterampilan (skills gap) antara lulusan sekolah dengan kebutuhan industri modern. Solusi kami adalah peningkatan kompetensi mutakhir secara gratis lewat Balai Latihan Kerja," ungkap Rista Januarsyah.
Rangkaian program yang menjadi solusi andalan dinas antara lain revitalisasi kurikulum BLK agar selaras dengan kebutuhan industri (link and match), seperti pelatihan otomatisasi mesin garmen, otomotif, hingga bidang pemasaran digital. Selain itu, dikembangkan program inkubasi kewirausahaan mandiri berbasis komunitas untuk melahirkan UMKM baru, serta optimalisasi Bursa Kerja Khusus (BKK) di tingkat sekolah menengah guna menyalurkan lulusan baru secara langsung ke sektor formal.
Respons dan Komitmen Ketua DPC MIO Sukabumi Raya, Purwanto
Mendengar pemaparan komprehensif dan berbagai terobosan solusi dari jajaran pimpinan Disnakertrans, Ketua DPC MIO Indonesia Sukabumi Raya, Purwanto, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya serta menyatakan kesiapan penuh organisasinya untuk mengawal program-program tersebut.
Purwanto menegaskan bahwa audiensi ini bukan sekadar silaturahmi seremonial, melainkan langkah awal dari sebuah komitmen bersama untuk membawa dampak positif nyata bagi masyarakat Sukabumi Raya.
"Kami dari MIO Sukabumi Raya sangat mengapresiasi keterbukaan Pak Kadis, Pak Sekdis, beserta seluruh jajaran Kepala Bidang yang telah memaparkan peta jalan solusi ketenagakerjaan ini dengan sangat transparan. Masalah seperti pungli masuk kerja dan ancaman TPPO adalah musuh kita bersama yang harus kita perangi lewat informasi," ujar Purwanto dengan tegas.
Lebih lanjut, Purwanto menyatakan bahwa jaringan media yang tergabung di bawah payung MIO Indonesia siap menjadi benteng informasi sekaligus penyebar edukasi yang masif bagi warga.
"MIO Sukabumi Raya berkomitmen penuh menjadi mitra strategis sekaligus penyeimbang. Kami akan membantu menyosialisasikan program pelatihan gratis BLK, mengedukasi alur SOP PKWT, serta mendorong kesadaran BPJS Ketenagakerjaan agar jangkauannya tembus hingga ke pelosok desa. Kami ingin masyarakat tahu bahwa pemerintah daerah memiliki solusi konkret, dan bersama-sama kita bisa menekan angka pengangguran serta menciptakan iklim investasi yang sehat dan bersih di Sukabumi," pungkas Purwanto.
Pertemuan audiensi ini diakhiri dengan sesi foto bersama dan kesepakatan untuk terus menjalin komunikasi dua arah secara berkala demi memastikan hak-hak ketenagakerjaan masyarakat Kabupaten Sukabumi dapat terkawal dengan baik dan profesional.
