 |
| Keterangan gambar foto ilustrasi |
Dpnews Indonesia || Bayangkan kamu meninggalkan kampung halaman di Indonesia dengan harapan besar: dapat pekerjaan yang layak di Arab Saudi, kirim uang buat keluarga, dan suatu hari pulang dengan masa depan yang lebih baik. Ribuan pekerja migran Indonesia (PMI) pernah merasakan mimpi itu. Tapi bagi sebagian yang berhubungan dengan Syarikah SRACO Human Resources cabang Dammam, mimpi itu sering berubah jadi kenyataan pahit yang penuh kekecewaan, penantian panjang, dan penderitaan.
SRACO adalah perusahaan jasa sumber daya manusia (human resources) yang beroperasi di wilayah Timur Arab Saudi, khususnya Dammam. Perusahaan ini biasanya menangani penempatan tenaga kerja untuk proyek-proyek konstruksi, maintenance, dan sektor lain yang banyak melibatkan pekerja asing, termasuk dari Indonesia. Dammam sendiri adalah kota industri penting di Provinsi Timur, dekat dengan pusat-pusat minyak dan proyek pembangunan besar Saudi.
Awal Mula: Harapan yang Dibawa dari Indonesia
Cerita biasanya dimulai dari tahun-tahun sebelum moratorium pengiriman PMI ke Saudi Arabia dicabut. Banyak calon pekerja Indonesia direkrut melalui agen-agen di tanah air dengan janji gaji besar, kontrak jelas, dan kondisi kerja yang manusiawi. Mereka membayar biaya rekrutmen yang tidak sedikit—kadang jutaan rupiah—dengan harapan bisa cepat balik modal.
Timeline singkatnya begini:
Sebelum 2015: Ribuan PMI mengalir ke Saudi, termasuk yang ditempatkan melalui perusahaan seperti SRACO untuk sektor formal maupun informal. Banyak yang bekerja di proyek maintenance atau konstruksi di sekitar Dammam.
2015: Pemerintah Indonesia memberlakukan moratorium (penghentian sementara) pengiriman pekerja domestik ke Timur Tengah karena gelombang kasus penyiksaan, upah tidak dibayar, dan bahkan kematian. Saat itu, SRACO dan perusahaan sejenis tetap beroperasi untuk penempatan sektor non-domestik.
2022–2024: Meski moratorium masih berlaku untuk sebagian, keluhan terus berdatangan. Lebih dari 186 laporan masuk ke agen penempatan Indonesia terkait eksploitasi di Saudi, termasuk masalah upah dan kondisi kerja.
2025: Pemerintah Indonesia berencana mencabut moratorium secara bertahap, dengan target mengirim ratusan ribu pekerja lagi. Saudi pun meminta lebih banyak tenaga kerja Indonesia. Saat itulah cerita pekerja di cabang-cabang seperti SRACO Dammam kembali jadi sorotan.
Banyak pekerja yang ditempatkan melalui SRACO awalnya senang karena dijanjikan pekerjaan di perusahaan besar atau proyek Aramco-related. Tapi begitu tiba di Dammam, realitanya sering berbeda.
Apa yang Terjadi di Lapangan: Kisah yang Sering Terulang
Banyak mantan pekerja bercerita dengan nada kecewa. Mereka datang dengan kontrak yang seolah-olah bagus: gaji bulanan dalam riyal Saudi, asuransi, akomodasi layak. Tapi di tempat kerja, jam kerja sering melebihi batas—kadang sampai 12–18 jam sehari tanpa lembur yang sesuai. Cuaca panas ekstrem di Dammam membuat pekerjaan di luar ruangan atau pabrik terasa seperti siksaan.
Masalah klasik yang muncul:
Upah tidak dibayar tepat waktu atau bahkan ditahan. Beberapa pekerja harus menunggu berbulan-bulan sebelum gaji cair. Ada yang pulang ke Indonesia dengan tangan kosong setelah kontrak berakhir.
Paspor ditahan oleh pihak perusahaan atau sponsor (kafala system). Ini membuat pekerja sulit bergerak bebas atau pulang kalau ingin keluar dari pekerjaan.
Kondisi tempat tinggal yang buruk. Asrama overcrowded, fasilitas sanitasi minim, dan kadang jauh dari standar kesehatan.
Perubahan kontrak sepihak. Janji pekerjaan teknisi atau supervisor berubah jadi buruh kasar dengan gaji lebih rendah.
Kurangnya perlindungan keselamatan. Kecelakaan kerja sering terjadi tanpa kompensasi yang memadai.
Sistem kafala yang masih kuat di Saudi membuat pekerja seperti “terikat” pada sponsor. Kalau berani protes, risiko deportasi atau black list sangat besar. Bagi pekerja Indonesia di SRACO Dammam, jarak yang jauh dari kedutaan besar di Riyadh atau konsulat di Jeddah membuat bantuan terasa lambat.
Siapa yang Diuntungkan dan Siapa yang Dirugikan?
Pihak yang diuntungkan jelas:
Perusahaan SRACO dan mitra bisnisnya di Saudi. Mereka mendapat pasokan tenaga kerja murah dan fleksibel untuk proyek-proyek maintenance dan konstruksi yang sedang gencar karena Vision 2030.
Perekonomian Saudi secara keseluruhan, yang sangat bergantung pada pekerja migran (jutaan orang) untuk membangun infrastruktur tanpa harus membayar gaji setinggi standar lokal.
Agen penempatan di Indonesia yang mendapat fee rekrutmen, meski kadang pekerja yang menanggung biayanya.
Pihak yang dirugikan paling parah adalah para pekerja migran Indonesia sendiri dan keluarga mereka di kampung:
Mereka kehilangan waktu bertahun-tahun, kesehatan, dan uang yang sudah diinvestasikan.
Keluarga di Indonesia menunggu remitansi yang tak kunjung datang, bahkan harus menanggung utang dari biaya berangkat.
Secara lebih luas, citra Indonesia sebagai negara pengirim pekerja juga terdampak, dan pemerintah harus bekerja keras menangani keluhan serta pemulangan.
Banyak cerita pekerja yang pulang dengan trauma fisik maupun mental. Ada yang mengalami depresi berat karena merasa “dibohongi” dari awal.
Pelajaran dan Harapan ke Depan
Kasus-kasus seperti yang dialami pekerja di SRACO Human Resources cabang Dammam bukan cerita tunggal. Ini mencerminkan masalah struktural yang lebih besar: sistem rekrutmen yang belum transparan, penegakan hukum yang lemah, dan perlindungan pekerja migran yang masih jauh dari ideal.
Pemerintah Indonesia sudah berusaha memperbaiki dengan Undang-Undang Perlindungan PMI, hotline pengaduan 24 jam, dan rencana MoU baru dengan Saudi. Di sisi lain, Saudi juga mengklaim telah mereformasi kafala system agar pekerja bisa ganti sponsor lebih mudah. Tapi di lapangan, banyak pekerja masih merasakan gap antara janji dan kenyataan.
Bagi calon PMI yang ingin ke Dammam atau wilayah Saudi lainnya melalui perusahaan seperti SRACO, nasihat sederhananya: cek berkali-kali agen resmi, baca kontrak dengan teliti (lebih baik minta bantuan lawyer atau serikat pekerja), simpan salinan dokumen, dan tahu nomor hotline KBRI/KJRI.
Mimpi mencari rezeki di negeri orang memang sah. Tapi nasib pekerja migran Indonesia di tempat seperti SRACO Dammam mengingatkan kita bahwa mimpi itu butuh perlindungan nyata, bukan sekadar janji. Kalau pemerintah dan perusahaan serius, seharusnya pekerja bisa pulang dengan senyum, bukan dengan luka dan kekecewaan.
Kita semua—pemerintah, agen, perusahaan penempatan, dan masyarakat—punya tanggung jawab agar cerita buruk ini tidak terus berulang. Karena setiap pekerja migran adalah manusia biasa yang punya keluarga, harapan, dan hak untuk diperlakukan dengan adil.
